PERISAI.ID – Tergulingnya Suharto pada Mei 1998 menjadi tanda berakhirnya Orde Baru. Rangkaian unjuk rasa berdarah dan gejolak ekonomi mewarnai masa transisi bersejarah di Indonesia kala itu. Masa setelahnya disebut sebagai era reformasi, yang mengusung sejumlah agenda penting.

Salah satu agenda utama yang mengemuka di era reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, jargon memerangi KKN seketika bergelora. Bukan tanpa alasan, pasalnya praktik korupsi begitu mengakar selama puluhan tahun masa kekuasaan Orde Baru.

Salah satu landasan yang menjadi tonggak pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi dinamakan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary
crime).

Ahli hukum Romli Atmasasmita berpandangan bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime).

Sementara, dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Langkah konkret upaya pemberantasan korupsi adalah dengan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pembentukan KPK berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pasal 2 angka 6 huruf a disebutkan: Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Selanjutnya, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional sebelumnya terbukti tak berjalan dengan baik. Institusi penegak hukum lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan, dinilai tak efektif dalam menangani tindak pidana korupsi.

Atas dasar itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelakasanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan. Dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dalam peraturan lama, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini diharapkan
meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Hasilnya, berbagai kasus korupsi dari tingkat pusat hingga daerah berhasil diungkap KPK. Nama-nama lintas instansi, lembaga, dan partai politik yang terlibat dalam praktik korupsi diperiksa, diadili, dan dijatuhi hukuman atas kiprah lembaga anti rasuah. Meski, ada sejumlah kasus yang dinilai kakap urung terungkap.

Namun, upaya pemberantasan korupsi dianggap mencapai titik nadir setelah Undang-undang KPK direvisi pemerintah bersama DPR RI di masa-masa akhir periode 2014-2019. Status KPK yang sebelumnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dicabut dalam undang-undang hasil perubahan. Kini, lembaga anti rasuah menjadi bagian dari eksekutif.

Nasib independensi KPK makin suram ketika revisi Undang-undang KPK juga memerintahkan dibentuknya Dewan Pengawas. Posisi KPK makin lemah, ketika sejumlah langkah dalam upaya penanganan kasus korupsi juga mensyaratkan persetujuan dewan yang nantinya dibentuk atas persetujuan presiden itu.

Tak mengherankan jika situasi itu memicu kekhawatiran terhadap nasib pemberantasan korupsi ke depan. Ketok palu Revisi UU KPK telah dilakukan, penggagalan upaya pelemahan KPK hanya bisa dilakukan lewat Perppu yang membatalkan perubahan UU itu.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *