Situasi saat mahasiswa mengelar unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (27-09-2019)

(PERISAI.ID), Kendari – Seorang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Immawan Randi tewas setelah dada bagian kanannya tertembus peluru aparat saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/09/2019). DPP IMM menuntut Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dicopot.

Dalam pernyataannya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Najih Prastiyo menyebut penembakan yang menewaskan Immawan Randi adalah bukti nyata dari tindakan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan terhadap mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasinya. Dia menuntut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mencopot Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara yang dinilai telah gagal dan lalai dalam memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya.

Najih menegaskan penyampaian aspirasi secara lisan dan tertulis dilindungi oleh undang-undang. “Mahasiswa itu bukan penjahat negara, yang harus ditembaki dengan seenaknya saja. Kami menuntut kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini sampai benar-benar terang dan pelaku penembakan kader kami (Immawan Randi) dapat tertangkap secepatnya,” kata Najih dalam rilisnya Kamis (26/09/2019).

Najih menyerukan kepada seluruh Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi di masing-masing basis dan level pimpinan menyerukan aksi solidaritas atas tewasnya Immawan Randi. Dia juga mengajak kadernya untuk melawan segala bentuk represi dari pihak keamanan terhadap mahasiswa.

“Kepada seluruh kader IMM se-Indonesia, mari kita rapatkan barisan dan melakukan konsolidasi di basis dan setiap level kepemimpinan untuk menyerukan aksi atas tewasnya saudara kita Immawan Randi,” imbuhnya.

Sementara, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai penanganan peserta aksi di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara oleh Polri sudah mengarah pada tindakan brutalitas, dengan melakukan penembakan dengan menggunakan peluru tajam telah menelan korban jiwa dari Mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo.

Sunanto menegaskan tindakan brutal aparat Kepolisian terhadap mahasiswa sangat bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolsian RI. Selain itu aparat kepolisian juga dinilai tela melanggar Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

“Kami Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, pertama-pertama turut berdukacita yang mendalam atas meninggalnya saudara Randi, kami menilai cara-cara brutal kepolisian tidak akan bisa meredam aksi, justru dapat memicu gelombang aksi yang lebih besar lagi. Kepolisian harusnya belajar dari sejarah,” kata Sunanto dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/09/2019).

Selanjutnya, Pemuda Muhammadiyah akan melaporkan penembakan Randi ke Komnas HAM dan ke Mabes Polri agar diusut tuntas. Sunanto menyebut pihaknya menemukan ada pelanggaran prosedur penanganan aksi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa ini.

“Karena itu kami meminta Kapolri memimpin langsung proses investigasi serta menindak secara tegas oknum kepolisian yang bersikap represif,” ujarnya.

“Dan agar situasi ini tidak semakin melebar, sebaiknya Pak Presiden mengeluarkan perppu pembatalan UU KPK, saya pikir itu jalan tengah yang paling mungkin diambil oleh Pak Presiden,” tandas Sunanto.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Sunanto saat sedang berada di Kendari. Dia menyatakan akan memimpin langsung proses pemakaman almarhum Randi.

Sumber: Rilis DPP IMM, Rilis PP Pemuda Muhammadiyah

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *