(PERISAI.ID) Jakarta – Jika hukum berjalan normal, tentulah kepercayaan publik terhadap hukum terutama kepada aparat penegak hukum memberikan ketentraman dan rasa ridlo menyerahkan proses hukum pada mekanisme yang berlaku. Sayangnya, hukum tidak selalu normal. Mereka yang punya kuasa dan wewenang, akan berlindung dibalik frasa ‘menjalankan proses hukum’ meskipun timbangan normanya bisa sangat subjektif.
Kasus Ahok misalnya, ancaman pidana 5 (lima) tahun pada kasus penodaan agama, seharusnya sudah bisa dijadikan dasar penahanan Ahok saat ditetapkan sebagai tersangka. Nyatanya, Ahok tetap bebas hingga menjadi terdakwa. Bahkan, saat di eksekusi sebagai narapidana Ahok juga tidak menempati sel penjara lembaga pemasyarakatan.
Rumah tahanan yang seyogyanya digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa saat menjalani proses hukum, telah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan untuk mengeksekusi narapidana. Untuk kasus Ahok, publik juga tidak begitu yakin apa benar Ahok di eksekusi di Rutan Brimob di Depok atau berada ditempat yang lain.
Namun jika pasal dengan ancaman setara atau diatas lima tahun itu mendera umat Islam, atau mendera ulama Islam, atau mendera aktivis Islam, wewenang menahan tersangka itu langsung diterapkan. Ketika alasan menahan karena khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi pidana lagi telah dijamin dan diajukan permohonan penangguhan, praktiknya penyidik mengabaikan permohonan dengan dalih ‘menahan tersangka adalah wewenang penyidik’.
Itu pula, yang membuat banyak advokat khususnya mereka yang bergelut di dunia bantuan hukum, tidak berdaya untuk membela kliennya -meskipun penangguhan itu mungkin dilakukan- ketika penyidik yang memiliki wewenang mengabaikan permohonan.
Karenanya, wajar apabila umat merasa kecewa terhadap proses penegakan hukum di negeri ini, karena terlihat jelas tajam kepada golongan umat Islam sementara tumpul kepada golongan yang lain.
Apa yang dialami oleh M. Suherman dan Shodikin di bekasi, mengkonfirmasi betapa hukum tidak berpihak kepada umat Islam. Suherman ditangkap setelah ada laporan polisi dari seorang pendeta di bekasi. Shodikin, marbot ponpes Al Khairot bekasi juga langsung ditangkap karena dituding menebar hoax kepada umat Kristiani dan gereja.
Pergesekan antar agama ini bisa menjadi persoalan sensitif dan serius, apabila model penegakan hukum yang ada ini terus dipraktikkan. Tontonan kezaliman demi kezaliman, menjadi sajian khas proses penegakan hukum di negeri ini.
Padahal, ketika umat Islam yang melapor, ketika agama umat Islam dinistakan, Laporan itu ditumpuk seperti onggokan sampah yang tidak berguna. Tidak ada proses penangkapan apalagi penahanan, status juga tidak bergerak. Umat Islam selalu disuguhi berbagai dalih proses yang berbelit dan panjang, sementara hal itu tidak berlaku jika yang disasar umat Islam. Kasus Victor Laiskodat dan busukma, menjadi contoh paling mudah dipahami.
Karena kejengahan itulah, para tokoh dan ulama bekasi, aktivis dan umat Islam bekasi merasa perlu menunjukan aspirasi pada proses penegakan hukum yang ada. Menyampaikan pendapat dimuka umum, sebab akhirnya ruang publiklah yang mampu memberi pembelaan secara terbuka dan memberi penghakiman, apakah umat yang bersalah atau ada masalah dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
Aksi menuntut pembebasan M. Suherman dan Shodikin, akhirnya kami Fasilitasi. Jumat tanggal 27 Juli 2018, umat Islam bekasi akan menggelar aksi unjuk rasa damai di kantor Polresta metro kota bekasi.
Tidak ada pilihan, selain mengambil seluruh ikhtiar untuk menghentikan kezaliman. Gelaran Pilkada kota bekasi, ternyata masih menyisakan persoalan. Kasus hukum yang mendera juga tidak lepas dari dinamika Pilkada dan rebutan elektabilitas, untuk memenangi hati umat Islam di kota bekasi.
Kami telah berusaha memediasi, menyampaikan aspirasi umat kepada penegak hukum dan menyampaikan posisi penegak hukum pada kasus dimaksud. Namun, perbedaan tafsir itu nampaknya memang meniscayakan masing-masing menempuh jalan sendiri.
Penegak hukum tetap keukeuh dengan wewenangnya untuk menahan tersangka, umat juga tidak diam membiarkan kezaliman terus dipermaklumkan. Aspirasi yang disampaikan melalui ruang demonstrasi damai, merupakan hak konstitusional setiap warga negara, tak terkecuali umat Islam di bekasi.
Alhasil, untuk mendapatkan keadilan umat memang harus menempuh seluruh jalan dan ikhtiar, hingga Allah SWT turunkan pertolongan. Persoalan di bekasi ini, jika tidak segera diambil solusi baik oleh penegak hukum maupun Pemda kota bekasi, tidak mustahil akan membelah masyarakat dan menimbulkan disharmoni publik yang magnitudnya bisa meluas kemana saja.
Ahmad Khozinudin, S.H
(Ketua LBH Pelita Umat)
